kekurangan otonomi daerah. Diskusi 6. kekurangan otonomi daerah

Meskipun demikian, masih ada kelemahan dari penerapan otonomi daerah, seperti manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih buruk, sehingga setiap tahun Kemendagri selalu mengeluh serapan daerah rendah. kewenangan) adalah sebagai konsekuensi logis untuk. 3 | S o s i a l. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya otonomi daerah. Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah 2. RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintaah daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, serta untuk imbalan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian Asas Tugas Pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Undang-Undang RI dalam Arif Rahman, 2010: 130). ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Rendahnya tingkat pendapatan asli di beberapa daerah. Ada juga yang mengartikan otonomi daerah sebagai kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasari. 4 Aspek Latar Belakang Kebijakan Otonomi Daerah. Kekurangan Otonomi Daerah 1. Ilustrasi masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Sudah menjadi fakta umum bahwa tidak ada suatu kebijakan atau sistem yang sempurna, dibalik keberhasilan otonomi daerah. Hal-hal Lalu, otonomi merupakan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom. Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A. c. Terdapat kelompok yang menafsirkan otonomi sebagai kemerdekaan atau kebebasan dalam segala urusan yang sekaligus menjadi hak daerah. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Agustus 7, 2018. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seluruhnya berikatan. Mengelola aparatur daerah sendiri. Hak otonomi daerah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. Selama ini banyak diskusi disisi administrasi namun kurang banyak diskusi mengenai desentralisasi politik, finansial,. 5 Tahun 1974. Semua sistem tentu tidak ada yang sempurna sebab itu hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif otonomi daerah. F. Di samping itu,. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan. Meski terdapat sejumlah kelebihan, sayangnya penerapan sentralisasi juga memiliki kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu, daerah yang kurang SDA-nya tidak sepatutnya untuk dimekarkan dan diterapkan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. 3. c) Khusus mengenai desentralisasi teritorial,. Penerima wewenang adalah daerah otonom. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengurangi anggaran pemerintah pusat pada saat krisis 1997. Berikut ini beberapa penjelasan tentang pengertian otonomi daerah, meliputi: KBBI – Menurut KBBI, otonomi daerah memiliki arti “hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Dalam pembahasan61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. 4. undang-undang otonomi daerah ini sebenarnya ditujukan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang muncul akibat pelaksanaan Undang-Undang No. ABSTRAK. Dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan. 40. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. david lei. Sumber : vstory. Beberapa kelemahannya yaitu : Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung-jawab atas keputusan yang diambil. 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah para pelaksana tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah. Berikut adalah beberapa saran untuk program yang dapat dijalankan di daerah–daerah otonomi khusus. Kelebihan dan kekurangan otonomi daerah banyak sekali contohnya, terlebih dari segi masalah yang muncul. Kelemahan Asas Dekonsentrasi. Muta Aliyah (141540134470050) 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan. LP3ES : Jakarta Indonesia. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan. Salah satu manfaat otonomi daerah adalah menutupi kekurangan kewenangan sentralisasi di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu. Organisasi yang akan menjadi lebih khusu dan efisien serta seluruh aktifitas dari organisasi tersebut menjadi semakin terpusat dan. Keuntungan otonomi daerah akan muncul ditangan kepala daerah yang bermutu seperti Risma, Walikota Surabaya. daerah-daerah lain yang menjadi pemasok sumberdaya. Hal itu. penyelenggaraan otonomi daerah. i kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi (Setiaji dan Adi, 2007). Benturan Kepentingan: Adanya perbedaan kepentingan yang sangat melekat pada berbagai pihak yang menghambat proses otonomi daerah, seperti benturan keinginan pimpinan. Indalia Nupi Herawan (141540134330036) 2. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara. Otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha (Hasbullah: 2006). Penerapan otonomi daerah menjadi salah satu wujud demokratisasi yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon permasalahan daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Beberapa masalah berikut yang masih menjadi pekerjaan rumah: Kesejahteraan masyarakat yang masih rendah tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan Otonomi Daerah – Halo Grameds, pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah. Dan lain-lain Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka 'kebablasan" dalam mengatur daerahnya. Melalui artikel ini, Anda dapat mempelajari tentang pengertian, tujuan, asas, dasar hukum, pelaksanaan, contoh, kelebihan, dan kekurangan otonomi daerah. Semangat kebebasan dan pengakuan akan. 32 841. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Baca juga: Desentralisasi: Arti, Kelebihan dan Kelemahannya. TUGAS 3 PKN. 192 baru. 1 Latar Belakang Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dannomous yang berarti hukum atau peraturan. Kelebihan menggunakan otonomi daerah yaitu: a. Menurut UU NO. Jawab: otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan rakyat berdasarkan praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Kewenangan pejabat daerah lebih luas sehingga diharapkan lebih kreatif. Pengantar Administrasi Pembangunan. Kekurangan Otonomi Khusus Papua. Kedua, penyerasian perbedaan-perbedaan yang ada diantara daerah-daerah, pemenuhan aspirasi-aspirasi. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat. Kelebihan dari Otonomi Daerah. Prinsip Pemberdayaan; Tujuan. Kekurangan Otonomi Daerah. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,. Selain itu, desentralisasi juga menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Potensi untuk terjadi disintegrasi bangsa. 32 tahun 2004 yang didalaamnya terdaapat pernyataan lugas tentang segala. Otonomi Daerah Dasar Hukum Otonomi Daerah Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1. Dalam konsep pembangunan daerah ini, terdapat dua konsep besar dalam pengaturan pemerintahan daerah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. 18. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang. f1. Rentan terjadinya KKN dan. suka membuat peraturan daerah yang aneh-aneh demi mengisi kas daerah. Anggapan keseragaman kesiapan. Setiap daerah di Indonesia baik daerah khusus maupun daerah istimewa sama-sama diberi otonomi daerah. 1990. Hampir 17 tahun otonomi daerah khusus Papua berjalan, tidak hanya kelebihan yang didapat, tetapi kekurangan masih terus dihadapi oleh sistem ini. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Secara politis, dekonsentrasi dapat mengurangi keluhan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah seminimal. Dari sejak adaTulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari beberapa komponen masyarakat daerah, ada pandangan yang menyatakan otonomi daerah sebagai wujud dari kebebasan daerah untuk mengatur pemerintahan daerah dan masyarakatnya sendiri, ada yang. KOMPAS. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Kekurangan Sistem Otonomi Daerah. Ahmad Ziya. Di sistem pemerintahan Indonesia sendiri tidak lagi mengenal perbedaan antara daerah dengan otonom. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Liputan6. Diwilayah Papua tejadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,seperti kasus Freeport dan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun sistem pengelolaan pemerintahan ini pernah digunakan di Indonesia sebelum munculnya otonomi daerah. DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA. 5 Menurut editorial Media Indonesia (Jakarta, 10 Mei 2003): Korupsi juga berkorelasi dengan otonomi. b. 116. Kelima, harus ditetapkan konpensasi bagi pemerintah daerah untuk mengganti kerugian yang mengganti kerugian dengan eksploitasi sumberdaya nasional. 2. Penyerahan urusan sebagian belum diikuti dengan penyerahan pembiayaan, personil dan peralatan. Oleh : NUR RIZKA DEWI. Setidaknya terdapat 6 dampak positif otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralisasi,. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. pengertian dari asas ini sendiri yaitu pemberian wewenang oleh pemerintah negara kepada pemerintah daerah. 2. Potensi daerah tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan. JAKARTA - Kelebihan dan kekurangan desentralisasi yang saat ini berlaku akan dibahas pada artikel kali ini. Bahasan tentang perubahan positif dari adanya otonomi daerah. Selain itu, makna Otonomi daerah ialah sebuah sistem atau kewenangan. Otonomi daerah telah berjalan. Sebab daerah-daerah yang memperoleh hak otonom, dengan adanya hal tersebut artinya dituntut untuk bisa mandiri yang tentunya bagi daerah-daerah yang kurang siap dengan adanya Otda bukan saja mengemban tugas berat selain itu juga harus pandai mensiasati segala permasalahan yang ada agar mereka mampu mandiri. dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Sasana, 2011). 4. 25 T ahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Suatu sistem sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Nasroen mengartikan otonomi daerah sebagai otonomi dalam negara yang tidak boleh memecah belah negara kesatuan, beliau mengatakan :27 Janganlah dibatasi dengan sebara limitatieve opsomming, tetapi batasnya akan ditentukan oleh keadaan yang nyata dari daerah otonom yang. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab; 3. 3. 22 Tahun 1999 dan. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. 92] /Contents 4. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab. Sehingga pada waktu UU No. Pemerintah daerah dan pemerintahan daerah merupakan dua hal berbeda. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Mendorong timbulnya paham. Sehingga menimbulkan ketimpangan pada pengembangan wilayah di Indonesia. OTONOMI DAERAH. Jawab: otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan rakyat. daerah untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kepentingan politik, proses dan seleksi alamiah bagi anggota legislatif, proses kebijakan (policy process), perencanaan dan pengembangan daerah serta alokasi dan disribusi sumberdaya daerah yang tercermin dalam anggaran daerah, 2. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. A. guru,tenaga kesehatan,dokter dan tenaga lain yang diperlukan sampai saat ini masih kekurangan. Tentu saja juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pelaksanaan otonomi dae­rah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab me­rupakan kehendak dari aman­demen Konstitusi yang la­hir dari rahim reformasi. 2. Daerah-daerah tersebut diantaranya: 1. Perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas, serta. kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor-faktor yang dapat memperngaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia! Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia! Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka ‘kebablasan” dalam mengatur daerahnya. Pengalaman penerapan otonomi daerah di Tanzania telah menunjukkan hal tersebut dimana otonomi daerah berbalik arah menuju ke sentralisasi ketika otonomi daerah tidak mampu menghasilkan. Tuntutan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka ‘kebablasan” dalam mengatur daerahnya. Otonomi daerah menurut C. Baca Juga: Bunyi Hukum Kirchoff 1 dan 2 Serta Contohnya,. Istilah perbandingan pemerintahan yang biasanya mengacu ke studi tentang berbagai negara bangsa di Eropa dan fokus. - Kekurangan Otonomi Daerah : Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pemerintah di daerah. Padahal, PP 78/2007 telah menegaskan beberapa faktor penting untuk. a. Pemerintah daerah bersama masyarakat derah dapat saling bekerja sama dalam membangun wilayahnya menjadi lebih maju. Otonomi daerah merupakan suatu model tata pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Saran Dan Solusi.